Berbicara mengenai inklusi non-kapitalis dalam mempengaruhi ekonomi politik internasional, secara garis besar terdapat tiga teori utama yang dapat digunakan yakni teori developmentalisme, teori industrialisasi, dan teori dependensi. Namun, pada review ini penulis lebih memfokuskan pembahasan pada pengaruh pendekatan dari sudut pandang teori dependensi terhadap perkembangan ekonomi politik internasional.
Robert Gilpin dalam artikelnya “The Issue of Dependency and Economic Development” menjelaskan secara tegas adanya kesenjangan ekonomi antara negara-negara Selatan yang miskin atau negara-negara Dunia Ketiga (Third World) dengan negara-negara Utara yang secara ekonomi jauh lebih mapan atau dikenal dengan sebutan negara-negara Dunia Pertama (First World), ataupun dengan negara-negara Dunia Kedua (Second World) yang perekonomiannya tertata (planned economies). Ketimpangan ekonomi Utara dengan Selatan atau yang disebut Gilpin sebagai “North-South issues” memicu sejumlah perdebatan di antara para pengamat hubungan internasional mengenai penyebab utama yang mendasari terjadinya ketimpangan tersebut. Gilpin dalam hal ini memilih menerangkan fenomena Utara-Selatan dengan menggunakan tiga perspektif utama, yakni: (1) perspektif liberalisme; (2) perspektif Marxisme klasik; dan yang terakhir mengambil posisi dari sudut pandang (3) underdevelopment.
Ditinjau dari perspektif yang pertama, yakni perspektif liberalisme, asumsi utamanya adalah bahwasanya kunci keberhasilan perkembangan ekonomi adalah dengan memisahkan hubungan sosial dan politik dari perekonomian sehingga sistem pasar dapat berjalan secara efektif.[1] Di samping itu, kaum liberal juga menenkankan pentingnya kapasitas ekonomi yang tanggap terhadap perubahan kondisi yang terjadi di lingkungan sebagai faktor yang turut menentukan keberhasilan perkembangan perekonomian. Secara garis besar, menurut perspektif liberalisme, salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan ekonomi yang terjadi pada fenomena Utara-Selatan adalah adanya kegagalan negara-negara yang kurang berkembang (less developed countries) dalam menyesuaikan diri dengan perubahan harga dan ketidakmampuannya dalam memanfaatkan kesempatan ekonomi yang ada. Menurut Kindleberger, yang dikutip dalam artikel Gilpin, ketidakmampuan negara-negara kurang berkembang dalam menjawab perubahan perekonomian yang terjadi lebih disebabkan karena faktor sistem politik dan sosial mereka, bukan karena adanya pengaruh dari sistem pasar internasional (international market system) itu sendiri. Ditambahkan oleh Bauer, yang juga dikutip dalam artikel Gilpin, faktor-faktor lain yang turut menjadi penghalang perkembangan ekonomi di negara-negara kurang berkembang, yakni: perekonomian negara-negara less developed lebih menekankan pada sektor agrikultur, kurangnya pendidikan teknis, rendahnya kecenderungan masyarakat untuk menabung atau berinvestasi, sistem keuangan negara yang buruk, dan yang paling penting disebabkan karena ketidakefisienan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.[2] Untuk mengatasinya, Gilpin mengutip pendapat dari Lewis yang menekankan bahwa setidaknya terdapat tiga syarat utama yang harus dipenuhi agar negara-negara yang less developed dapat berhasil dalam membangun perekonomian. Ketiga hal tersebut, yakni: adanya iklim perekonomian yang bagus atau cukup (adequate rainfall); adanya pengetahuan yang cukup akan sistem perekonomian (a system of secondary education); dan adanya pemerintah yang tanggap terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan (sensible government).[3] Pada dasarnya kaum liberal percaya bahwa perkembangan ekonomi tidak bisa seragam atau merata seutuhnya, namun demikian mereka tetap percaya bahwa adanya perdagangan lintas negara dapat menjadi semacam mesin pertumbuhan ekonomi atau “engine of growth” bagi negara-negara kurang berkembang hingga suatu saat mereka dapat menjadi negara dengan perekonomian yang lebih maju.
Sedangkan menurut perspektif Marxisme klasik, adanya ketimpangan ekonomi antara Utara-Selatan dapat dijelaskan dengan melihat apa yang ia sebut sebagai “Asiatic mode of production”. Gilpin mengambil istilah “Asiatic mode of production” sebagai representasi dari negara-negara yang secara ekonomi kurang berkembang. Inti dari pemikiran “Asiatic mode of production” menekankan pada adanya kecenderungan ekonomi negara-negara less developed yang dikarakteristikan dengan: (1) swasembada ekonomi nasional yang menekankan pada sektor agrikultur dan produksi manufaktur skala kecil, dan (2) adanya masyarakat kelas “atas” yang cenderung otonom dan masyarakat kelas “bawah” yang cenderung bergantung atau distilahkan Gilpin dengan sebutan parasitic. Kaum Marxis menilai kondisi seperti itu kurang signifikan untuk memicu pertumbuhan ekonomi, sehingga dibutuhkan adanya dorongan “eksternal” seperti misalnya imperealisme Barat guna memicu pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang less developed. Meskipun imperealisme merupakan bentuk dari hal yang tidak bermoral, namun kaum Marx percaya bahwa adanya imperealisme yang diterapkan oleh kaum borjuis akan dapat mendobrak feodalisme yang ada di negara-negara less developed sehingga akhirnya memicu munculnya proses modernisasi.[4] Gilpin mencontohkan keberhasilan perekonomian India yang kini sangat maju tidak lain disebabkan karena adanya penjajahan dan imperealisme yang diterapkan Inggris di India sebelum India merdeka yang kemudian mendorong masyarakat setempat untuk melakukan revolusi sosialis termasuk di dalamnya mencakup revolusi perekonomian sehingga dapat menyamai perkembangan perekonomian Inggris sebagai former state-nya.
Terakhir, menurut perspektif underdevelopment, asumsi utamanya adalah perekonomian kapitalis internasional secara sistematis beroperasi di negara-negara underdeveloped atau less developed untuk pada akhirnya mengubah perekonomian negara-negara tersebut.[5] Secara garis besar, Gilpin mengutip teori-teori dari tiga pemikir kenamaan untuk menjelaskan fenomena Utara-Selatan ditinjau dari perpektif underdevelopment yakni: teori Singer-Prebisch, teori milik Theotonio Dos Santos, dan teori milik Andre Gunder Frank.
Teori Singer-Prebisch menyatakan bahwa keterbelakangan yang terjadi di negara-negara less developed tetap berlangsung karena negara-negara ini mengandalkan ekspor barang-barang primer. Selain itu, menurut menurut Prebisch, untuk dapat mengalami kemajuan ekonomi yang signifikan negara-negara harus melakukan industrialisasi dengan pertama-tama membangun industri subtitusi impor yg dilindungi dari industri besar negara maju.[6] Selain itu, Prebisch juga menekankan perlunya peran lembaga internasional untuk merombak struktur ekonomi internasional. Sementara itu, Gunder Frank berpendapat bahwa adanya ketimpangan Utara-Selatan adalah karena kaum borjuis di negara-negara metropolis (less developed) bekerjasama dengan pejabat pemerintah dan kaum bojuasi di negara-negara satelit (developed country) sehingga keterbelakangan di negara-negara less developed hanya bisa diatasi melalui revolusi yang melahirkan sistem sosialis, tanpa melalui sistem kapitalis terlebih dahulu karena diangkap justru menomorduakan kepentingan kaum proletar di negara-negara less developed. Yang terakhir, Theotonio Dos Santos intinya berpendapat bahwa ketergantungan (dependensi) adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Berbeda dengan Frank yang selalu menganggap hubungan antara metropolis-satelit selalu negatif, Dos Santos berpendapat adanya hubungan positif yakni adanya kemungkinan berkembangnya negara satelit mengikuti perkembangan negara induknya.
Kesimpulan dan Opini:
Berdasarkan artikel Gilpin, terdapat tiga perspektif utama yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ketimpangan ekonomi Utara-Selatan, yakni: (1) perpektif liberalisme, (2) perspektif Marxisme klasik, dan (3) underdevelopment. Perbedaan utama antara ketiga perspektif tersebut yakni perspektif liberalisme menekankan perlunya perdagangan lintas negara yang bebas dari campur tangan politik dan sosial pemerintah sebagai kunci keberhasilan ekonomi bagi negara-negara less developed. Sementara itu, kaum Marxis lebih menekankan pada pentingnya dorongan “eksternal” seperti misalnya imperealisme Barat guna mendorong adanya revolusi sosialis yang pada akhirnya membuka peluang modernisasi ekonomi bagi negara-negara less developed. Dan yang terakhir, menurut perspektif underdevelopment, intinya adalah menyangsingkan peranan kapitalisme yang diusung oleh perspektif Marxis dan lebih menekankan bahwa kemajuan perekonomian negara-negara less developed dapat dicapai dengan revolusi sosialis tanpa masuknya kapitalisme Barat yang justru menimbulkan dependensi ekonomi negara-negara tersebut terhadap negara-negara kapitalis.
Menurut pendapat penulis, pandangan-pandangan teori dependensi yang dikemukan oleh Gilpin dalam artikelnya masih memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan teori ini, menurut pandangan saya sebagai penulis, adalah terlalu skeptis dalam memandang adanya dependensi antara negara-negara Selatan terhadap negara-negara Utara sebagai suatu hal yang “negatif” secara keseluruhan. Di samping itu, teori dependensi terlalu menyalahkan kapitalisme sebagai penyebab ketimpangan ekonomi. Padahal, jika dikaji lebih jauh, adanya dependensi dan masuknya kapitalisme ke negara-negara less developed juga memiliki dampak “positif” yakni dengan adanya sentuhan kapitalisme maju di negara-negara less developed akan mendorong terciptanya suatu revolusi sosialis di negara tersebut khususnya dalam hal perekonomian sehingga dapat mengikuti jejak kemajuan perekonomian negara-negara kapitalis maju.
*****
Referensi:
Gilpin, Robert. (1987). “The Issue of Dependency and Economic Development”, dalam The Political Economy of International Relations, Princeton: Princeton University Press, pp.263-305.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar